- Musyawarah Rencana Pembangunan adalah suatu proses awal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah didalam menetapkan prioritas kegiatan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Dalam hal ini mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten ,propinsi sampai ke tingkat pusat pemerintahan.
Acara yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berlansung selama 2 hari, yakni 22 Maret dan 23 Maret 2011. Acara yang diselenggarakan di Balai Budaya Sidikalang dibuka lansung oleh Bupati Dairi KRA. Johnny Sitohang Adinegoro. Acara ini juga dihadiri oleh Kabid Sosial Budaya Bappeda Propinsi Sumatera Utara H. Junaedi Muslim, unsur Muspida dan Muspida Plus Kabupaten Dairi, tokoh masyarakat, LSM dan pers.
"Dilihat dari makro ekonomi tahun 2010, Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 5,07 % di tahun 2009, di tahun 2010 mencapai 6,35 % bahkan diatas angka petumbuhan nasional yakni 6,01 %. Untuk tahun 2011 bantuan APBD Provinsi untuk Kabupaten Dairi kurang lebih sebesar 18 Milyard dan hal itu juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya", kata H. Junaedi Muslim mewakili Kepala Bappeda Sumatera Utara. Hasil musyawarah desa, kelurahan dan kecamatan sekiranya mendapat tempat yang proporsional di Musrembang Kabupaten, begitu juga dengan hasil musyawarah Anggota DPRD pada waktu reses dengan masyarakat dilokasi daerah asal pemilihan sekiranya juga mendapat tempat yang proporsional, selama masih berpihak kepada kepentingan masyarakat, tutur Delphi Masdiana Ujung,SH,M.Si selaku Ketua DPRD Dairi.
Bupati Dairi didalam sambutannya mengatakan bahwa hasil dari Musrembang ini harus sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Dairi yaitu Masyarakat Kabupaten Dairi Yang Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Agribisnis Yang Berdaya Saing, dengan mengandalkan 3 pilar pembangunan yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian tanpa melupakan bidang yang lain. Bupati juga berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meningkatkan APBD ke Kabupaten Dairi. Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro menyinggung bahwa APBD Provinsi Sumatera Utara "belum berpihak" kepada masyarakat Dairi, karena Dairi hanya mendapat kurang lebih 500 juta sebagai bantuan lansung daerah bawahan yang dikelola sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi. Bupati Dairi juga berharap kiranya ini menjadi perhatian kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi.
Di dalam sambutannya, Bupati Dairi juga berharap agar dilakukan kajian ulang tentang anggaran tanggap darurat infrastruktur, seperti perbaikan jalan negara atau jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Berharap agar anggaran tersebut dapat ditempatkan/diposkan di tingkat Kabupaten/Kota bukan di Provinsi maupun di Pusat Pemerintahan dengan didukung pertanggung jawaban. Karena banyaknya jalan rusak yang perlu tanggap darurat, sehingga dibutuhkan proses yang lebih cepat dalam perbaikan jalan tersebut. Seperti contoh banyak masyarakat Dairi yang mengeluhkan banyaknya jalan yang rusak di Dairi, dan mereka hanya menyalahkan Pemerintahan Kabupaten Dairi, padahal jalan tersebut bukan jalan kabupaten melainkan jalan provinsi maupun jalan negara. Jadi dengan adanya Musrembang ini, dapat diharapkan pembangunan lebih mengarah kepada kesejahteraan rakyat, dan bukan hanya ceremonial belaka.
Your Title
Kamis, 24 Maret 2011
Musrenbang Kabupaten Dairi 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kamis, 24 Maret 2011
Musrenbang Kabupaten Dairi 2011
- Musyawarah Rencana Pembangunan adalah suatu proses awal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah didalam menetapkan prioritas kegiatan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Dalam hal ini mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten ,propinsi sampai ke tingkat pusat pemerintahan.
Acara yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berlansung selama 2 hari, yakni 22 Maret dan 23 Maret 2011. Acara yang diselenggarakan di Balai Budaya Sidikalang dibuka lansung oleh Bupati Dairi KRA. Johnny Sitohang Adinegoro. Acara ini juga dihadiri oleh Kabid Sosial Budaya Bappeda Propinsi Sumatera Utara H. Junaedi Muslim, unsur Muspida dan Muspida Plus Kabupaten Dairi, tokoh masyarakat, LSM dan pers.
"Dilihat dari makro ekonomi tahun 2010, Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 5,07 % di tahun 2009, di tahun 2010 mencapai 6,35 % bahkan diatas angka petumbuhan nasional yakni 6,01 %. Untuk tahun 2011 bantuan APBD Provinsi untuk Kabupaten Dairi kurang lebih sebesar 18 Milyard dan hal itu juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya", kata H. Junaedi Muslim mewakili Kepala Bappeda Sumatera Utara. Hasil musyawarah desa, kelurahan dan kecamatan sekiranya mendapat tempat yang proporsional di Musrembang Kabupaten, begitu juga dengan hasil musyawarah Anggota DPRD pada waktu reses dengan masyarakat dilokasi daerah asal pemilihan sekiranya juga mendapat tempat yang proporsional, selama masih berpihak kepada kepentingan masyarakat, tutur Delphi Masdiana Ujung,SH,M.Si selaku Ketua DPRD Dairi.
Bupati Dairi didalam sambutannya mengatakan bahwa hasil dari Musrembang ini harus sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Dairi yaitu Masyarakat Kabupaten Dairi Yang Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Agribisnis Yang Berdaya Saing, dengan mengandalkan 3 pilar pembangunan yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian tanpa melupakan bidang yang lain. Bupati juga berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meningkatkan APBD ke Kabupaten Dairi. Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro menyinggung bahwa APBD Provinsi Sumatera Utara "belum berpihak" kepada masyarakat Dairi, karena Dairi hanya mendapat kurang lebih 500 juta sebagai bantuan lansung daerah bawahan yang dikelola sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi. Bupati Dairi juga berharap kiranya ini menjadi perhatian kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi.
Di dalam sambutannya, Bupati Dairi juga berharap agar dilakukan kajian ulang tentang anggaran tanggap darurat infrastruktur, seperti perbaikan jalan negara atau jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Berharap agar anggaran tersebut dapat ditempatkan/diposkan di tingkat Kabupaten/Kota bukan di Provinsi maupun di Pusat Pemerintahan dengan didukung pertanggung jawaban. Karena banyaknya jalan rusak yang perlu tanggap darurat, sehingga dibutuhkan proses yang lebih cepat dalam perbaikan jalan tersebut. Seperti contoh banyak masyarakat Dairi yang mengeluhkan banyaknya jalan yang rusak di Dairi, dan mereka hanya menyalahkan Pemerintahan Kabupaten Dairi, padahal jalan tersebut bukan jalan kabupaten melainkan jalan provinsi maupun jalan negara. Jadi dengan adanya Musrembang ini, dapat diharapkan pembangunan lebih mengarah kepada kesejahteraan rakyat, dan bukan hanya ceremonial belaka.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar